Sejarah Berdirinya Persis dan LDII

LDDI Pusat, .googleusercontent.com

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan organisasi keagamaan pada waktu itu bisa dikatakan merupakan sebuah hal biasa. Organisasi dibentuk pada umumnya untuk menjawab tantangan dan masalah yang ada dalam masyarakat khususnya Islam dan Pribumi. Contohnya Budi Utomo yang didirikan 1908 untuk meningkatkan pendidikan pribumi, 1912 Sarekat Islam untuk meningkatkan perekonomian dan perpolitikan, 1912 Muhammadiyah untuk kesejahteraan social dan aktivitas pendidikan, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi lainnya dalam skala lokal. Organisasi yang akhirnya terus ada dan meluaskan pengaruhnya sampai ke skala Nasional biasanya adalah organisasi yang didirikan di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta.[1]

Persatuan Islam (Persis) adalah salah satu organisasi yang berdiri pada sekitaran tahun 1920. Sejalan dengan latar bekalang pembentukan organisasi-organisasi yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Persis juga didirikan sebagai jawaban dari kebutuhan umat Islam akan kajian dan aktivitas keagamaan.[2] Umat Islam yang terbelenggu kolonialisme Belanda membuat mereka terperosok dalam kejumudan (kemandegan berfikir) karena Belanda dengan segala upaya ingin memadamkan cahaya Islam.[3] Hal ini mengilhami munculnya gerakan reformis Islam seperti salah satunya Persis.

Di tempat dan waktu yang lain, ternyata ada kasus dan corak yang berbeda terkait pendirian organisasi Islam. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ternyata kemunculan dan perkembangannya identik dengan tuduhan sebagai aliran sesat. Berdirinya organisasi ini dikaitkan dengan Islam Jama’ah (IJ) yang resmi dilarang tahun 1971 karena terindikasi sesat dengan konsep imamahnya terhadap seseorang bernama Nur Hasan Al-Ubaidah. Pasca pembubaran lewat SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971, IJ beberapa kali berganti wajah. Tahun 1972 IJ menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), selanjutnya 1981 menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam dengan singkatan sama LEMKARI, dan selanjutnya baru pada 1990 menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.[4] Lantas bagaimakah perjuangan Pesis dan LDII dalam masa kemerdekaan. Kami selaku penyusun makalah membuat rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1.      Bagaimana sejarah berdirinya Persis?

2.      Bagaimana perjuangan Persis masa kemerdekaan?

3.      Bagaimana sejarah berdirinya LDII?

4.      Bagaimana perjuangan LDII masa kemerdekaan?

C. Tujuan

1.      Mengetahui sejarah berdirinya Persis

2.      Mengetahui perjuangan Persis masa kemerdekaan

3.      Mengetahui sejarah berdirinya LDII

4.      Mengetahui perjuangan LDII masa kemerdekaan

BAB. II
SEJARAH BERDIRINYA PERSIS

Persatuan Islam didirikan secara formal pada tanggal 11 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang tertarik pada kajian dan aktivitas keagamaan. Pendirian Persatuan Islam merupakan usaha sejumlah umat Islam untuk memperluas diskusi-diskusi tentang topik-topik keagamaan yang telah dilakukan pada basis informal selama beberapa bulan. Umat islam yang terlibat dalam diskusi ini adalah kelas pedagang yang merupakan transmigran dari Palembang karena alasan perdagangan. Dua tokoh utama dalam diskusi ini adalah Haji Zamzam dan Haji Junus. Haji Zamzam adalah seorang guru Madrasah Muta’alimin di Bandung tahun 1910 setelah sebelumnya tiga tahun setengah menuntut ilmu di Darul Ulum Mekkah. Sedangkan Haji Junus adalah seorang pedagang yang tertarik akan masalah-masalah keagamaan dan mengoleksi banyak buku tentang islam.[5]

Diskusi yang dikembangkan bukan menyangkut hal-hal yang bersifat mendasar, mereka lebih mengarahkan diskusi ke pembedahan isi Al-Manar[6] dan Al-Munir[7]. Mereka juga mengikuti perdebatan antara Al-Irsyad dan Djamiyat Chair. Keanggotaan Persis pada awalnya hanya 20 orang dan kegiatannya hanyalah meliputi Sholat Jum’at. Sebelum 1926 sebenarnya tidak ada kecenderungan Persis ke arah Islam Modernis atau Tradisionalis, namun Haji Zamzam dengan kecenderungannya membawa Islam Fundamentalis ke dalam Persis. Perkembangan ke arah Modernis ini membuat anggota-anggota yang berpandangan Tradisionalis kesal.[8] Ditambah lagi masuknya nama baru yaitu Ahmad Hassan yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dirinya adalah Modernis Islam, membuat kaum Tradisionalis semakin terpojok.[9]

Orientasi ke arah Islam yang lebih modernis mulai diterima oleh sebagian besar anggota Persis dan secara otomatis makin membuat kalangan tradisionalis terpinggirkan. Menjelang 1926, perbedaan-perbedaan antara dua golongan ini semakin menunjukkan bentuk polarisasi yang jelas, kaum Tradisionalis akhirnya mendirikan organisasi tandingan yang bernama Pemoefakatan Islam sedangan kaum Muda Modernis tetap ada di bawah Persatuan Islam.[10] Anggaran dasar Persis pasca perpecahan antara dua kubu ialah mendukung “Pengembangan Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah” dan “Dakwah dan Pendidikan Islam”, dijalankan dengan maksud membersihkan agama dari Bid’ah.[11]

BAB. III
PERJUANGAN PERSIS MASA KEMERDEKAAN

Sedikit dijelaskan sebelum masuk ke masalah perjuangan Persis setelah merdeka, akan disinggung tentang peran persis pada masa sebelum kemerdekaan. Pada laporannya di 1931, pemerintahan Hindia Belanda menyatakan bahwa Persatuan Islam bukanlah organisasi politik, tetapi banyak anggotanya aktif secara politik dan bisa ditemukan di dua partai utama yang ada pada waktu itu: Sarekat Islam dan Partai Nasionalis. Pada umumnya pandangan politik Persatuan Islam adalah Nasionalis Muslim dan sangat bersebrangan dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Semua pemikiran Persatuan Islam ini dituangkan dalam artikel Pembela Islam dan Al-Lisan pada kurun waktu 1930an. Artikel tersebut berisi tentang pentingnya persatuan Islam atau Panislamisme untuk menghadapi penjajah, dan juga pentingnya kerjasama Muslim Timur Tengah dan Asia.[12]

Sebelum kemerdekaan, kegiatan Persis lebih menekankan aktivitas individual dibanding aktivitas organisatoris. Barulah pada pertengahan 1950an timbul perhatian untuk mengarah ke program pendidikan. Struktur organisasi Persatuan Islam dipusatkan pada badan pusat di Bandung. Di markas pusat ini terdapat beberapa bagian yang menangani dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan organisasi. Ada lima bagian dalam struktur organisasi Persis, yaitu bagian tabligh, bagian pendidikan, bagian penyiaran, bagian wanita, dan bagian pemuda yang masing-masing memiliki tugas berbeda.[13] Untuk lebih lengkapnya, akan kami jelaskan perjuangan Persis pada masa kemerdekaan lewat poin-poin dibawah ini.

A.  Pendidikan

Sistem pendidikan yang ada dalam Persatuan Islam lebih banyak menempatkan materi keagamaan dibanding mata pelajaran umum. Pada 1955 didirikan pusat pendidikan Persis di Bandung yang mengatur dan memastikan bahwa kualitas dan standarisasi semua sekolah Persatuan Islam sama. Pada 1963 tercatat ada 20 sekolah yang ditangani Persatuan Islam, yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat. Materi keagamaan yang diberikan dalam sekolah cukup besar, sebagai contoh di sekolah dasar milik Persis, di dua tahun pertama 75% adalah materi agama, dan tahun-tahun setelahnya 50%. Sedangkan sekolah menengah menedapat 60% materi agama, yang menekankan pada Hadits, Bahasa Arab, dan Fiqih. Selain itu ada juga Universitas Pesantren Persatuan Islam yang memiliki program pendidikan 5 tahun bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendidikan tingkat Universitas ini dimaksudkan untuk mencetak petugas-petugas keagamaan untuk mengisi jabatan Departemen Agama.[14]

B.  Penerbitan

Persatuan Islam menerbitkan beberapa majalah sejak tahun 1948. Majalah pertama Persatuan Islam adalah Aliran Islam yang terbit 1948, walau tidak secara keseluruhan dibuat oleh Persatuan Islam namun peran anggota Persatuan Islam besar dalam penulisan majalah ini. Majalah Al-Muslimun terbit pada tahun 1954-1963, majalah Pembela Islam diterbitkan di Bangil tahun 1956 oleh Ahmad Hassan. Majalah resmi Persatuan Islam pertama terbit pada 1962 berjudul Risalah. Selain itu ada juga majalah yang terbit setiap bulan yaitu Suara Ahlis Sunnah wal Djama’ah, walau penerbitannya hanya ada pada tahun 1956 saja, dan masih banyak lagi.[15]

C.  Peran Penting Fiqih

Tekanan Persatuan Islam pada fiqih telah menghidupkan organisasi itu dari upaya pembekuan selama masa perang kemerdekaan. Permasalahan fiqih atau fatwa-fatwa banyak dikeluarkan oleh ulama Persatuan Islam di Pesantren Bangil. Ulama yang dimaksud adalah Ahmad Hassan, Abdulqadir Hassan, Abdulah Ahmad, dan Haji Moenawar Chalil. Fatwa-fatwa ini dikeluarkan pada pasca perang kemerdekaan dan menghasilkan sebuah corak fatwa yang cenderung ke arah politik. Fatwa yang dihasilkan merefleksikan gagasan umum nasionalisme, dasar filosofis Negara, dan kecaman terhadap kecenderungan politik yang bertentangan dengan tujuan-tujuan politik umat Islam.[16]

D.  Ekonomi

Dari kalangan Persatuan Islam ini yang bersuara mengenai ekonomi adalah Muhammad Natsir. Ia meyakinin sistem sosialis yang di dasarkan pada prinsip islam untuk digunakan pada masa kini. Hal ini ia dasarkan pada ayat Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 34 yang menjadikan malapetaka yang menyiksa bagi orang-orang yang tidak menggunakan kekayaan mereka sesuai dengan jalan yang diridhai Allah. Natsir juga menyatakan bahwa ayat ini menolak paham kapitalis yang disebutnya sebagai “jiwa yang tamak... menumpuk harta, emas dan berlian hanya untuk kesenangan dirinya sendiri tanpa memperhatikan masyarakat”.[17]

E.  Peran Wanita Dalam Masyarakat

Persatuan Islam berpendapat bahwa terdapat perbedaan karakter yang pokok antara pria dan wanita sehingga setiap jenis kelamin memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Persatuan Islam berpendapat pria dan wanita hanya berbeda dalam pembagian tugas saja, dan tidak berarti bahwa salah satu lebih unggul dibanding yang lain. Pria memiliki beberpa fungsi yang tidak bisa dilaksankan wanita, begitupun sebaliknya. Tetapi untuk kesejahteraan dua jenis kelamin itu, bantuan dan kerjasama yang baik sangatlah essensial. Persatuan Islam menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat pria dan wanita tidak boleh bercampur atau berkumpul satu sama lain secara bebas, selain dalam lingkungan keluarga dan melalui perkawinan.[18]

F.   Masalah Poligini (Poligami)

Persatuan Islam tidak banyak berbicara tentang Poligini, namun mereka betul-betul mempertahankan praktek ini karena diperbolehkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam perdebatannya dengan kalangan sekuler, Persatuan Islam membalas pernyataan mereka yang menganggap monogami cocok untuk masyarakat Indonesia, dengan menyerukan bahwa kalangan sekuler berpendapat seperti itu semata-mata hanya meniru pemikiran barat tanpa ada pertimbangan. Menurut yang dituliskan dalam majalah Pembela Islam, mereka yang menerapkan pemikiran barat disebut “Bersekongkol dengan paham Barat”.[19]

G.  Politik Praktis Kader Persis

Pemimpin Persatuan Islam menekankan pada dasarnya merupakan organisasi keagamaan, tetapi untuk membangun ideologi Islam dalam masyarakat maka Persatuan Islam perlu terlibat dalam kegiatan politik. Persatuan Islam berpendapat bahwa semua umat Islam memiliki tugas untuk terlibat dalam perpolitikan yang merupakan bagian dari tugas agama. Karena Islam tidak terhenti pada aktivitas aqidah dan ibadah, namun juga perjuangan da;am medan politik agar mencapai kemenangan ideologi Islam. Menurut Muhummad Natsir “kita umat islam tidak bisa memisahkan diri kita sendiri dari politik, dan sebagai aktivis politik kita tidak mampu memisahkan diri dari ideologi islam. Bagi kita, keberadaan Islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat, bangsa dan kebebasan”.

Atas dasar argument-argumen seperti itu, kebanyakan anggota Persis akhirnya bergabung dengan Masyumi, bahkan ada yang menduduki posisi penting dalam Masyumi. Muhammad Natsir menjadi tokoh terjenal di Masyumi, dan pada tahun 1949 setelah memegang jabatan-jabatan menteri muda, ia menjadi pimpinan umum Masyumi. Secara umum ia adalah pemimpin yang dapat diterima kaum modernis partai Masyumi. Pada 1951, sebagai pimpinan Partai, ia menyususn kabinet yang berlangsung hingga tahun berikutnya dan terkenal karena keseriusannya dalam menyelesaikan masalah-masalah administrasi dan ekonomi bangsa Indonesia.[20]

BAB. IV
SEJARAH BERDIRINYA LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang sering disingkat dengan LDII merupakan organsisai kemasyarakatan yang mengalami pergantian nama beberapa kali. Lahirnya LDII tidak lepas dari tokoh yang sangat berperan dalam  memperjuangkan keberlangsungan organisasi ini. Pada tahun 1951, Nur Hasan Ubaidah Lubis mendirikan Darul Hadits, bertempat di desa Burengan Banjaran, Kedriri, Jawa Timur bersamaan dengan pesantren yang sedang dirintisnya. Namun dalam perjalanannya, ajaran yang disampaikan Ubaidah Lubis mulai membawa keresahan di masyarakat. Pada tahun 1968, PAKEM (Pengurus Aliran Kepercayaan Masyarakat) Jawa Timur melarang lembaga ini. Setelah pelarangan yang dilakukan oleh PAKEM Jawa Timur Darul Islam berganti nama menjadi Islam Jama’ah. Sebagaimana Darul Hadits, Islam Jama’ah juga mendapat respon yang tidak senang. Sehingga, pada 29 Oktober 1971 pemerintah melarang lembaga ini dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 089/DA/X/1971, karena dianggap ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Dikeluarkannya surat keputusan tersebut menjadikan IJ organisasi terlarang di Indonesia.[21]

Disela-sela Islam Jama’ah secara formal mendapat larangan pemerintah, mantan anggota IJ mendirikan Jama’ah motor club atau duta motor. Club ini dibentuk memperbaiki hubungan dengan pemerintah. Sejak dibentuknya club ini, mereka mulai mengadakan aktivitas-aktivitas peringatan pada hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus. Mereka juga pernah bergabung menjadi tim sukses Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971.[22]

Selain itu, beberapa diantara mantan anggota IJ meminta kesempatan kepada pemerintah untuk diberi ijin mendirikan lembaga yang dapat menampung dan memberikan bimbingan kepada mereka. Terutama Ubaidah Lubis dan rekannya Nurhasyim. Kemudian pada 1 Januari 1972 didirikanlah LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam) di Jawa Timur.LEMKARI didirikan untuk menampung mantan anggota Islam Jama’ah atau sejenisnya. Dengan berdirinya LAMKARI, maka Ubaidah Lubis sebagai pendiri IJ mengundurkan diri dari kepemimpinan formal termasuk dipesantrennya.[23]

Islam Jama’ah yang telah menyebar seperti di Jawa Tengah mempunyai nama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI), Jawa Barat dengan nama Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LDKI), sedangkan di Jakarta bernama Karyawan Dakwah Islam (KADIM). Pada Februari 1975 atas saran yang diberikan ketua umum DPP Golkar, Amir Murtono, S. H untuk meyamakan nama lembaga-lembaga tersebut dengan nama LAMKARI. Saran itu diterima, dengan digantinya nama-nama disetiap daerah tadi menjadi LAMKARI seperti nama LAMKARI pusat di Jawa Timur.[24]

Pada musyawarah besar LEMKARI IV tahun 1990 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, LEMKARI berganti nama menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Penggantian nama ini atas anjuran Menteri Dalam Negeri Jendral Rudini, dengan alasan agar tidak rancu dengan Lembaga Karatedo Republik Indonesia.[25]

BAB. V
PERJUANGAN LDII MASA KEMERDEKAAN

LDII merupakan organisasi kemasyarakat resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaanya meliputi Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986. LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. LDII juga sudah tercatat dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang dan Linmas) Dapertemen Dalam Negeri.[26]

Dalam perkembangannya, LDII semakin mengeratkan hubungannya dengan pemerintah Orde Baru dalam hal ini partai Golkar. Dengan adanya hubungan ini telah memberikan  kekuatan kultural dan social dalam pengembangan organisasi ini di tengah-tengah masyarakat. Semenjak dinaungi Golkar LDII semakinberkembang dengan semakin banyaknya  dukungan dari masyarakat. Peran Golkar memang tidak bisa dihilangkan dalam keberlangsungan organisasi ini. Terlihat pada Rakernas 1 tahun 2000 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi sebanyak 30, DPD Kabupaten/Kota 302, PC 1.637, serta PAC 4.500. secara keseluruhan, terutama ditingkat PAC kenaikannya mencapai 15-20% dari dua tahun sebelumnya.[27]

LDII saat ini masih terus melakukan proses sosialisasi identitas sebagai kelompok social berbasis agama. Populasi masa yang memang tidak besar, namun solidaritas dan efektivitas pola kerja mereka sangat bagus. LDII juga menjalani komunikasi intensif dengan ormas-ormas lainnya seperti NU, MUI, Muhammadiyah, Peris, dan lain-lain. LDII juga menjadikan Pondok Pesantren Burengan sebagai basis ideology dan pusat persemaian kader ideology organisasi.[28]

LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang Islami serta untuk mejadi wadah partisipasi masyarakat yang terpanggil dan berkewajiban meningkatkan kualitas iman dan taqwa, serta amal soleh dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang demokrasi dan berkeadilan social baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.[29]

Dalam rangka mewujudkan tujuannya itu, LDII mulai membenahi diri dan membuka diri terhadap masyarakat. LDII berusaha meningkatkan kinerja organisasi dengan menata dan meningkatkan eksistensi LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang menitik beratkan pada kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat. Ini diwujudkan dengan berdirinya pondok-pondok pesantren mini, seperti Pondok Pasantren (PP) Siman didirikan untuk korban tsunami, PP Nurul Huda Kresek, PP Nurul Hakim Kelurahan Bandar Kidul, PP Nurul Hakim Kelurahan Ngino, PP Nurul Muttaqien Desa Banjar Anyar, PP Blawe Desa Blawe, dan PP Nurul Azizah Desa Balong Jeruk. Pondok pesantren tersebut sering diadakan pengajian tiga kali seminggu dan terbuka untuk umum.[30]

Pendirian sekolah-sekolah umum yang dipadukan dengan pondok-pondok pesantren LDII. Misalnya SMA Budi Utomo meyatu dengan PP Gading Mangu di Kecamatan Perak, Jombang. Yangmana kurikulum SMA Budi Utomo sama dengan kurikulum SMA pada umumnya. Selain bidang pendidikan, perhatian LDII juga tertuju pada pentingnya peningkatan sumber daya manusia dengan mendirikan tempat-tempat pelatihan, seperti bengkel kerajinan dan keterampilan bangunan serta kursus-kursus bahasa Inggris dan computer. LDII juga menggerakkan kelompok usaha bersama di bidang pemenuhan kebutuhan pokok dengan pemberdayaan potensi umat. Melalui perbengkelan, perusahaan kontraktor, peternakan, dan pengembangan usaha perkebunan cengkeh.[31] Usaha-usha yang dilakukan LDII ini juga dalam rangka mendukung program pemerntah. Ada pula program penghijauan yang dilakukan oleh warga LDII.

LDII yang diawal kemunculannya telah menjalin kerjasama dengan Golkar. Yangmana Golkar merupakan partai politik besar masa Orba. Pengaruh Golkar dalam pemerintahan saat itu, sangat baik untuk keberlangsungan LDII. Namun, setelah masa Orba, di era reformasi LDII merubah pola hubungannya dengan negara. LDII tidak semata berpartisispasi pada partai Golkar, tapi anggota LDII diberi kebebasan untuk bergabung partai politik lain.

Baca Juga: Kebijakan Orde Lama Terhadap Islam

Dalam rakernas LDII, juga menegaskan tentang perlunya peran para anggota LDII di masyarakat, untuk menghilangkan stigma negative masa lalu mereka di masyarakat. LDII melakukannya dengan cara berpartisipasi dan ikut dalam program-program pemerintah. Dalam pemilu 2009 misalnya, LDII menyediakan Pondok Pesantren LDII Burengan sebagai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam memilih pun para anggota diberi kebebsan untuk menentukan pilihannya. Para anggota dihimbau agar menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.[32]Masih banyak lagi usaha-usaha LDII dalam menumbuhkan modal social dan menjadi bagian dari struktur social di Indonesia.

BAB. VI
PENUTUP

Kesimpulan

Tidak seperti kelahiran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang memang telah memiliki arah untuk kecenderungan organisasi, Persatuan Islam lahir karena kebutuhan masyarakat pedagang akan diskusi-diskusi keagamaan. Diskusi-diskusi inilah yang menghantarkan terlihatnya dua kubu kecenderungan modern dan kecenderungan tradisional. Dua pengaruh ini mewarnai tiga tahun pertama Persatuan Islam yang pada akhirnya kecenderungan Modernlah yang menang pengaruh dan membuat organisasi ini memiliki corak modernis. Peran persatuan Islam dalam kemerdekaan Indonesia juga tidak sedikit, walau lingkupnya organisasi namun mereka berhasil menjalankannya dengan baik dan terorganisir seperti pendidikan, ekonomi, penerbitan, dll. Di kancah perpolitikan, Persatuan Islam secara tegas bergabung dengan Masyumi sebagai wadah politik pemersatu umat Islam, dan mereka berhasil menjalankannya dengan baik.

LDII menupakan organisasi yang lahir dari perjuangan tokohnya Nur Hasan Ubaidah, sepak terjangnya diawali dari pendirian Daarul Hadits tahun 1951 di Desa Burengan, Banjaran, Kediri bersamaan dengan pesantren. Namun dalam perjalanannya, Daarul Hadits menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, dan akhirnya namanya berganti menjadi Islam Jama’ah. Pergantian nama ini tidak banyak merubah nasib organisasi ini, sampai ex-anggota Islam Jama’ah mendekati pemerintah dan berhasil mendirikan organisasi yang legal bernama LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam), lalu berganti lagi Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang juga disingkat LEMKARI, sampai akhirnya 1990 berganti menjadi LDII. Dengan wajah baru ini, selain menghilangkan kesan buruk di masa lalu LDII menjadi lebih dapat bekerjasama dengan pemerintah dan diterima lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, dkk, Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm. 43, dan Devi Asidah Arivianti, Organisasi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur Tahun 1972-1989.

Devi Asidah Arivianti, Organisasi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur Tahun 1972-1989, dalam Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

DPP LDII, Sejarah, dalam http://www.ldii.or.id/id/organisasi/organisasi-2/sejarah-organisasi-26.html, diakses Sabtu 25 November 2017, pukul 10:23 WIB.

Ety Susilawati, Sikap Keberagamaan Jama’ah LDII di Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dalam Skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 37-38.

Federspiel, Howard M.. 1996. Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hilmi, M, Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur, dalam Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Antropologi, Program Studi Pascasarjana, Universitas Indonesia,  Depok, 2012, hlm. 104.

https://brainly.co.id/tugas/7593209

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Al-munir_(majalah)

Kopral Cepot, Sejarah Persatuan Islam, dalam serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/sejarah-persatuan-islam/, diakses pada 22 November 2017, pukul 21.52 WIB.

LIPPI. 1998. Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam,.

Muhammad, Nur Hidayat. 2012. Benteng Ahlussunah wal Jamaah: Menolak Faham Salafi, Wahabi, MTA, Hizbut Tahrir dan LDII. Kediri: Nasyrul ‘Ilmi Publishing.

---

[1] Howard M. Federspiel, Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 15.

[2] Ibid., hlm. 16.

[3] Kopral Cepot, Sejarah Persatuan Islam, dalam serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/sejarah-persatuan-islam/, diakses pada 22 November 2017, pukul 21.52 WIB.

[4] LIPPI, Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1998), hlm. 51.

[5] Howard, Persatuan Islam ..., hlm. 14-15

[6] Al-Manar adalah salah satu kitab Tafsir yang banyak berbicara tentang sastra-budaya dan kemasyarakatan. Suatu  corak penafsiran yang menitikberatkan penjelasan ayat Al-Qur’an pada segi-segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penekanan pada tujuan utama turunnya Al-Qur’an, yakni memberikan petunjuk bagi kehidupan Manusia. Lihat https://brainly.co.id/tugas/7593209

[7] Al-Munir adalah majalah islam dwi-mingguan berbahasa Arab-Melayu yang pernah terbit di Padang. Terbit perdana atas prakarsa Abdullah Ahmad pada awal April 1911. Al-Munir tercatat sebagai media Islam pertama di Indonesia. Lihat https://id.m.wikipedia.org/wiki/Al-munir_(majalah)

[8] Howard, Persatuan Islam ..., hlm. 16.

[9] Ibid., hlm. 17.

[10] Ibid., hlm. 18.

[11] Ibid., hlm. 19.

[12] Ibid., hlm. 110-111.

[13] Ibid., hlm. 156-157.

[14] Ibid., hlm. 161-164.

[15] Ibid., hlm. 167-168.

[16] Ibid., hlm. 171-172.

[17] Ibid., hlm. 181.

[18] Ibid., hlm. 188-189.

[19] Ibid., hlm. 195-196.

[20] Ibid., hlm. 197-201.

[21] Nur Hidayat Muhammad, Benteng Ahlussunah wal Jamaah: Menolak Faham Salafi, Wahabi, MTA, Hizbut Tahrir dan LDII (Kediri: Nasyrul ‘Ilmi Publishing), hlm. 13-14.

[22] Devi Asidah Arivianti, Organisasi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur Tahun 1972-1989, dalam Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2016, hlm. 26.

[23] Nur Hidayat, Benteng Ahlussunah wal Jamaah..., hlm. 14.

[24] Abdul Aziz, dkk, Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm. 43, dan Devi Asidah Arivianti, Organisasi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur Tahun 1972-1989, hlm. 38.

[25] DPP LDII, Sejarah, dalam http://www.ldii.or.id/id/organisasi/organisasi-2/sejarah-organisasi-26.html, diakses Sabtu 25 November 2017, pukul 10:23 WIB.

[26] Ety Susilawati, Sikap Keberagamaan Jama’ah LDII di Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dalam Skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 37-38.

[27] Hilmi, M, Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur, dalam Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Antropologi, Program Studi Pascasarjana, Universitas Indonesia,  Depok, 2012, hlm. 104.

[28] Ibid., hlm. 102.

[29] Ety Susilawati, Sikap Keberagamaan Jama’ah LDII di Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur, hlm. 41-42.

[30] Hilmi, M, Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia…,hlm. 95.

[31] Ibid., hlm. 101.

[32] Ibid., hlm. 160-161.