POLITIK KOLONIAL

Orang-orang Belanda, data

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Setelah VOC gulung tikar pada tahun 1799, semua kegiatannya diambil alih oleh pemerinntahan Hindia Belanda, dan sejak  itu, usahanya ditekankan pada eksploitasi ekonomi yang dibarengi penetrasi politik. Sampai tahun 1830 pemerintah masih mencoba  jenis-jenis eksploitasi mana yang sesuai dan dan banyak menghasilkan keuntungan.

Sifat-sifat pokok dari politik kolonial dapat di ukur dengan jalan memperbandingkan dengan imperialisme negara-negara Eropa lainnya. Belanda membutuhkan hasil-hasil dari daerah tropis yang di dapat dengan cara pemungutan upeti, karena di bagian pertama di abad 19 mereka tidak mempunyai barang untuk diperjual belikan.

Selain itu pada abad 19, ideologi Liberal juga sangat berpengaruh pada Imperialisme dan politik kolonial. Ideologi Liberal mulai berkembang di Belanda sesudah Napoleon. Dan dan berhasil mengubah struktur politik pada waktu itu.

B.     Rumusan Masalah

1.      Politik Kolonial 1800-1850

2.      Perlawanan Pribumi Terhadap Penjajah

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Politik Kolonial 1800-1850

Setelah VOC bangkrut karena menempuh cara-cara perdagangan tradisional yang tidak banyak mendatangkan keuntungan , di sisi lain pegawainya banyak melakukan korupsi, maka pemerintahan Hindia Belanda  mencari bentuk baru untuk mengeksploitasi koloni.[1]

Penganjur sistem Liberal mengkritik sistem tradisionnal, tokohnya yaitu Raffles, ia mejalankan suatu sistem administrasi yang sesuai dengan doktrin liberal, yaitu persamaan hukum dan kebebasan ekonomi terutama pada hal pajak tanah. Raffles lebih mengutamakan tentang kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pokok pemerintahannya. Meskipun Raffles menganut ide liberal, tetapi ia tetap mempertahankan tanam wajib, karena hasilnya memang sangat diperlukan untuk mengisi kas Belanda. Akan tetapi politik ini tidak mendapat jalan setelah pemerintah Sisipan Inggris (1811-1816) diganti Hindia Belanda, sistem Liberal ini dihapuskan lagi.

Pada titik yang kritis di dalam perkembangan politik Belanda yang terjadi di Indonesia dan di negeri Belanda, misalnya pada akhir perang Diponegoro dan perang Belgia, Belanda terdorong untuk kembali kepada politik kompeni, Dan mempertahankannya sampai satu generasi, tanpa menghadapi tantangan. Sejak tahun 1830 politik kolonial Belanda memperoleh suatu sistem yang pasti dan konsekuen yang kemudian di kenal dengan nama Cultuursteltel.

Penetrasi kekuasaan belanda yang semakin mendalam dan merambah hampir diseluruh bidang kehidupan , baik dibidang politik dan sosial ekonomi maupun dibidang sosial budaya dan keagamaan, menimbulkan reaksi dan konfrontasi dari rakyat indonesia. Tampillah pemuka-pemuka pribumi untuk menggerakkan rakyat guna melakukan perlawanan terhadap penjajahan dan kekuasaan asing. Loyalitas dan semangat pengabdian serta cinta terhadap bumi kelahiran memperkuat dan mempertajam perlawanannya terhadap kekuasaan belanda.

Disamping dari faktor politik dan sosial ekonomi, motifasi atau daya dorong perlawanan-perlawanan tersebut dapat pula berasal dari berbagai bentuk paham (isme). Paham nativisme (kebumian) atau tradisionalisme (adat-istiadat) mendorong untuk menolak segala bentuk penyimpangan dari sistem dan struktur lama yang tidak baik, kalau perlu dengan kekerasan.  Perubahan –perubahan baru akan mengancam keseimbangan hidup serta menimbulkan ketidakpastian, karenanya harus dijauhi dan dimusuhi.

Baca Juga : Pemikiran Politik Khulafaur Rasyiddin

Paham religius memberikan ketegasan sikap dan tindakan. Identitas ideologi keagamaan diciptakan untuk memperjelas kedudukan Belanda sebagai musuh. Belanda dipandang sebagai orang kafir yang mengancam dar-al islam. Maka kepadanya perlu dilawan dengan perang sabil (perang suci).

B.     Pergolakan-pergolakan rakyat indonesia

Banyak terjadi perlawanan dari berbagai daerah melawan kolonialisme yang menimbulkan peperangan diantaranya; perlawan rakyat maluku dibawah pimpinan pattimura, perlawanan pangeran diponegoro di jawa, perlawanan di sumatra barat, perlawanan dari rakyat sulawesi selatan, dsb.[2]

A.    Perlawanan rakyat Maluku dibawah pimpinan Kapitan Pattimura

Para penjajah telah melaksanakan praktik monopoli yang menyebabkan penderitaan, kemiskinan, kelaparan dan kesengsaraan. Perlawanan terhadap pemerintah koloni belanda diawali dengan tindakan kapitan pattimura yang mengajukan daftar keluhan kepada residen Van Den Berg yang berisi tindakan semena-mena pemerintah kolonial yang menyengsarakan rakyat. Keluhan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Belanda, sehingga pada bulan mei 1871 meletus perlawanan rakyat maluku dibawah pimpinan pattimura menyerbu dan merebut Benteng Duurstede  di saparua, dalam pertempuran tersebut  residen Van den Bergh terbunuh. Perlawanan kemudian meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Belanda semakin terdesak, dan memanggil bala bantuan dari jawa, dan akhirnya pada awal agustus 1871 Benteng Duurstede dapat direbut  kembalioleh Belanda. Maluku pun diblokade oleh Belanda, sehingga rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan. Perlawanan rakyat maluku berakhir dengan menyerahnya kapitan pattimura kepada residen Liman Pietersen. Setelah pattimura beserta teman-temannya diadili di ambon, pada tanggal 16 Desember 1871 dihukum mati didepan benteng Nieuw victoria.[3]

B.     Perang Diponegoro

Perang diponegoro oleh belanda disebut perang jawa(1825-1830) menandai untuk pertamakalinya terjadi satu perang melawan kolonialisme Belanda dalam pengertian sepenuhnya. Baru sesudah 1830 zaman kolonialisme belanda yang sebenarnya terjadi di Jawa. Sebelum 1830 keikutsertaan Belanda dalam perang-perang di Jawa lebih bersifat sebagai intervensi dalam perang suksesi dikerajaan mataram. Perang diponegoro(1825-1830) bagi belanda sebagai perang yang melegitimasi atau mensahkan kedudukan kolonial belanda di jawa. Sebaliknya bagi bangsa indonesia perang tersebut sebagai perlawanan terbesar dan terakhir dari seorang pangeran terhadap kekuasaan kolonial Belanda, baru kelak pada abad ke xx dengan munculnya pergerakan-pergerakan nasional(nasionalisme), untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial belanda dengan sistem dan skala nasional.[4]

Yang melatarbelakangi terjadinya perlawanan :

• Keraton merasa dihina dan diturunkan martabatnya akibat pemerintah kolonial Belanda terlalu jauh mencamcuri urusan dalam keraton,

• Penderitaan rakyat yang makin menghebat akibat pelakuan pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang,

• Kekecewaan kaum ulama terhadap sikap orang-orang Belanda yang merendahkan budaya Timur dan menjujung tinggi budaya Barat.

• Pembuatan jalan Yogyakarta-Magelang yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegero di Tegalrejo tanpa izin.

Berakhirnya Perang Jawa yang merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban dipihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sehingga setelah perang ini jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya.

C.     Perlawanan di sumatra barat

Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera mula-mula berkobar di Minangkabau (Sumatera Barat). Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan konflik antara kaum adat dan kaum padri. Pada tahun 1821, Belanda masuk dalam perselisihan kedua golongan ini. Belanda memihak kaum adat sehingga berkobarlah perlawanan antara kaum padri melawan Belanda. Pemimpin kaum padri mula-mula dipegang oleh Tuanku nan Renceh, selanjutnya oleh Datuk Bendaharo, Tuanku Pasaman, dan Malim Basa. Malim Basa kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol.

Karena berkobar Perang Dipenogoro, Belanda mengadakan perdamaian dengan kaum padri. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang. Keduanya akan saling menghormati batas wilayah masing-masing. Setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan bahkan berhasil merebut markas kaum padri di Bonjol. Setahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum Padri. Pada tahun 1833, mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol.

Belanda kemudian melakukan politik adu domba. Belanda mengirim Sentot Alibasyah Prawirodirdjo dan tentaranya yang telah menyerah di Jawa ke Sumatera Barat. Maksudnya untuk berperang melawan pasukan Tuanku Imam Bonjol. Namun, Sentot melakukan kontak rahasia dengan kaum padri. Ia lalu ditangkap lagi dan diasingkan ke Bengkulu. Pada tahun 1837, Bonjol direbut Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap. Ia dibuang ke Ambon, kemudian ke Minahasa. Perlawanan terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi. Namun, tidak lama kemudian perang dapat diakhiri.

Perang Padri dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu:
• Tahun 1821-1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerahMinangkabau.
• Tahun 1825-1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum padri yang mulai melemah. Ketika itu, Belanda sedang memusatkan perhatiannya pada Perang Diponegoro di Jawa.
• Tahun 1830-1838, ditandai dengan perlawanan kaum padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin kaum padri.[5]

Pada hakikatnya gerakan-gerakan rakyat tersebut telah siap untuk ditransformasikan menjadi pergerakan nasional yang pemimpin-pemimpinnya lahir dari gejolak rahim bumi pertiwi sendiri yang senantiasa tertindas dan tereksploitasi. [6]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah VOC ruhtuh, pemerintahan di ambil alih oleh Hindia Belanda dengan mengedepankan ekonomi sebagai andalan mereka. Belanda sempat menggunakan sistem politik kolonial Liberal yang di pelopori oleh Raffles akan tetapi tidak bertahan lama.

Banyak juga terjadi perlawanan dari berbagai daerah melawan kolonialisme yang menimbulkan peperangan diantaranya; perlawan rakyat maluku dibawah pimpinan pattimura, perlawanan pangeran diponegoro di jawa, perlawanan di sumatra barat, perlawanan dari rakyat

---

[1] Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 11

[2]Daliman, A. , sejarah indonesia abad XIX- awal abad XX : Sistem politik kolonial dan administrasi pemerintah Hindia Belanda. (yogyakarta: ombak, 2012) hal: 103-104.

[3]https://ath84ditio.wordpress.com/2008/09/08/perlawanan-sesudah-tahun-1800/

[4]Daliman, A. , sejarah indonesia abad XIX- awal abad XX. Hal:105

[5]http://haryan-resurection.blogspot.co.id/2011/04/sejarah-perlawanan-bangsa-indonesia.html

[6]Daliman, A. , sejarah indonesia abad XIX- awal abad XX. Hal:127