 |
| Penerapan politik islam pada era modern perspektif Ibn Khaldun, data:image |
A.
Latar belakang
“Membicarakan term negara sebagai bagian dari
politik, merupakan kajian yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan
karena upaya menentukan konsep dan bentuk negara memiliki imbas balik terhadap
warna kebijakan politik suatu negara. Negara meminjam istilah Weber- merupakan
perwujudan historis sebuah kolektivitas sosial dalam memenuhi tuntutan harkat
manusia pada sebuah negara (Balandier, 1986:161). Eksistensinya merupakan
sistem pelaksanaan tata aturan yang telah disepakati oleh komunitas manusia
dalam sebuah wilayah teritorial tertentu.
Negara
merupakan institusi yang berupaya mengakomodir kepentingan individu dalam
sebuah tatanan kehidupan kemasyarakatan menjadi kepentingan kolektif. Kriteria
tersebut tidak bersifat spesifik dalam menunjuk konsep negara. Spesifikasi
tersebut muncul dari interaksi dan konsensus masyarakat suatu negara yang ikut
dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Spesifikasi keinginan
kolektif inilah yanng kemudian membedakan bentuk dan konsep negara yang satu
dengan yang lain ; liberal, otokrasi, parlementer, dan lain sebagainya. Dalam komunitas
Islam, persoalan bentuk dan konsep negara merupakan kajian yang sering
mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Hal ini muncul karena baik
al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan secara khusus dan jelas bentuk dan
konsep negara yang harus dikembangkan umatnya. Kedua dasar tersebut hanya
memberikan prinsip-prinsip dasar sebuah negara ideal.”[1]
B.
Rumusan masalah
Dalam makalah ini ada beberapa masalah yang akan dibahas, antara
lain :
1.
Bagaimana awal
perjalanan Ibnu khaldun terjun kedunia politik ?
2.
Bagaimana
strategi Ibnu khaldun terhadap politik islam pada era klasik ?
3.
Bagaimana
pemikiran politik islam pada era modern ?
C.
Tujuan
Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
1.
Untuk menambah
wawasan penulis dan pembaca mengenai perjalanan ibn khaldun.
2. Untuk
mengetahui strategi-strategi Ibnu khaldun terhadap politik islam pada era
klasik, dan kita bisa menerapkan beberapa strateginya pada era modern.
3.
Untuk memenuhi
tugas UTS mata kuliah Bhs.Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
v Awal perjalanan Ibn Khaldun didunia politik
Nama lengkap Ibn
Khaldun adalah Wali al-Din ‘Abd.al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad
Al-Hasan ibn Khaldun, beliau lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 723 H (7
Mei 1332 M) dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 M. Ia berasal dari suku Arabia
Selatan. Beliau mempunyai nenek moyang yang sejak abad ke-8 telah hijrah ke Spanyol dan telah menyaksikan perkembangan islam
di Barat.[2]
Ibn khaldun terjun
kedunia politik dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu
Tafrakin. Ketika ibnu tafrakin berkonflik dengan Abu Zaid, dan pemerintahannya
berhasil ditaklukan. Konflik tersebut bermula pada sebuah intrik dan perebutan
kekuasan, lalu Ibnu Khaldun melarikan diri ke Tlemeen membuat persekutuan
sekaligus menyusn strategi buat menjatuhkan sultan Abu Inan, dengan kecerdasan
Ibn Khaldun tak butuh selang waktu yang lama, kemudian ia diangkat sebagai
skretaris sultan Abu Inan, selanjutnya Ibn Khaldun melibatkan dirinya ke dalam
sebuah intrik politik, dimana beliau bekerjasama dengan rival Sultan Abu Inan,
yakni Amir Abu Abdullah. Dalam intrik tersebut sultan Abu Inan mencium bau
penghianatan, dan melahirkan sebuah petaka bagi Ibn Khaldun, lalu Ibn Khaldun
dipenjarakan selama dua Tahun oleh sultan Abu Inan setelah persengkokolan politik
dan kekuasaan Amir Abu Abdullah ditumpas habis oleh sultan Abu Inan.[3]
v Strategi Ibnu Khaldun terhadap politik Islam pada era klasik
“Dua tahun berlalu
Ibn Khaldun mendekam dalam penjara, dan dibebaskan setelah sultan Abu Inan
meninggal dunia. Abu Zayyan menggantikan kedudukan sultan Abu Inan, namun Wazir
Al-Hasan Ibn Umar melakukan kudeta dan mendudukkan Al-Sa’id ibn Abi Inan
sebagai putra mahkota boneka. Wazir Al-Hasan membunuh wazir-wazir lain yang
menentangnya.
Melihat kecerdasan
Ibn Khaldun dalam dunia politik, Wazir Al-Hasan mengembalikan tugas-tugas
kenegaraan semula. Meskipun Ibn Khaldun pernah meminta izin pada Wazir Al-Hasan
untuk pulang ke negerinya, wazir tidak mengizinkan dan tetap menugaskan Ibn
Khaldun dalam pemerintahannya. Kekuasaan Wazir Al-Hasan juga tidak berlangsung
lama, karena ia digulingkan oleh Manshur ibn Sulaiman dari Bani Marin di
Maghribi jauh. Uniknya, Ibn Khaldun malah berbalik mengkhianati Wazir Al-Hasan
yang telah berjasa kepadanya. Ia ikut serta dalam menggulingkan Wazir Al-Hasan
untuk kemudian mengabdi kepada Manshur ibn Sulaiman. Ia menjadi sekretaris
pemerintahan ibn Sulaiman.
Namun seperti
halnya dengan Wazir Al-Hasan, pengabdian Ibn Khaldun kepada Ibn Sulaiman juga
tidak berlangsung lama. Ia mulai main mata dengan Abu Salim ibn Abi Al-Hasan,
salah seorang keturunan Abu Inan, yang sedang menyusun strategi bersama Ibn
Marzuq untuk merebut kembali kekuasaan dari ibn Sulaiman. Ibn Khaldun tidak
segan-segan bekerja sama dalam menggulingkan Ibn Sulaiman. Bahkan Ibn Khaldun
sendir yang memberi masukan masukan apa yang harus dilakukan oleh Abu Salim
terhadap Ibn Sulaiman. Usaha ini pun berhasil dan Abu Salim mengangkat Ibn
Khaldun sebagai sekretaris negara. Ketika Abu Salim menjadi penguasa terjadi
lagi pemberontakan di bawah pimpinan Wazir Umar ibn Abdullah. Sultan Abu Salim
dipecatnya dan digantikan dengan Sultan Tasyifin. Akhirnya terjadi perselisihan
dan sebagai jalan tengah Ibn Khaldun diizinkan keluar Fez, teapi tidak boleh ke
Tunisia atau ke Tilmisani, karena dua wilayah ini merupakan pusat pemerintahan
dinasti Hafsh Bani Abdul Wad. Akhirnya Ibn Khaldun pergi ke Andalusia.
Di Andalusia ia
disambut hangat oleh penguasa Granada, Sultan Muhammad Ibn Yusuf dari Bani
Ahmar dan perdana menterinya Ibn al-Khatib. Antara Ibn Khaldun dan penguasa ini
telah terjalin persahabatan lama sejak masa pemerintahan Abu Salim Fez. Setahu
di Granada, Ibn Khaldun diangkat menjadi Duta Besar untuk negara Kristen
Castille yang beribu kota Isabelle (Seville). Di Granada pengaruh Ibn Khaldun
semakin kuat, sehingga membuat iri perdana mentri Ibn al-Khatib. Akhirnya
hubungan kedua sahabat ini terganggu dan hal tersebut sampai ke Sultan Muhammad
Yusuf. Melihat glagat yang tidak baik ini, Ibn Khaldun ingin meninggalkan
Granada. Kebetulan Abu Abdillah , Sultan Buqi (Bijayah), Tunis yang pernah
ditahan oleh Abu Inan bersama Ibn Khaldun berhasil menguasai kembali tahta
Buqi. Sultan ini mengharapkannya ke Buqi dan memintanya menjadi pembantu setia
Sultan. Ibn Khaldun menerimanya dan menjalankan tugas kenegaraan sebagai
perdana menteri.
Namun suasana ini
juga tidak bertahan lama . Di istana terjadi pertentangan antara Amir Buqi Abu
Abdillah dan sepupunya Sultan Abu
al-Abbas Ahmad yang ingin menguasai Buqi. Abu Abdillah tewas dalam perebutan
kekuasaan tersebut dan lagi-lagi Ibn Khaldun dengan mudah mengabdikan diri pada
Abu al-Abbas. Akan tetapi, Abu al-Abbas lebih pintar. Ia tidak menerima begitu
saja Ibn Khaldun, sebaliknya Abu al-Abbas mencoba menangkap Ibn Khaldun.
Ibn Khaldun
sendiri melarikan diri ke Baskarah. Di sini ia merasa bosan dengan
intrik-intrik politik yang melelahkan. Dari Spanyol ia berangkat menuju
Maghribi. Di sinilah ia meninggalkan sama sekali dunia politik dan
berkonsentrasi pada dunia ilmu pengetahuan.”[4]
v
Pemikiran politik
Islam pada era modern
“Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memperlihatkan sosok buram wajah
dunia Islam. Hampir seluruh wilayah Islam berada dalam genggaman penjajah
Barat. Dalam internal umat Islam sendiri, pemahaman keagamaan mereka yang tidak
antisipatif terhadap berbagai permasalahan membuat mereka semakin
jauhtertinggal menghadapi hegemoni Barat. Umat Islam lebih banyak mengandalkan
pemahaman ulama-ulama masa lalu daripada melakukan terobosan-terobosan baru
untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi
Kontak umat Islam
dengan penjajah Barat ternyata membawah hikmah juga bagi umat Islam. Adanya
kontak tersebut menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran
dibandingkan dengan Barat. Keadaan ini terbalik ketika umat Islam abad
pertengahan menguasai ilmu dan peradaban dan Barat belajar banyak kepada dunia
Islam.
Dalam lapangan
politik, dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan pemikiran Barat.
Sebelumnya, pada masa klasik dan pertengahan, umat Islam dapat dikatakan
mendominasi percaturan politik internasional. Dinasti-dinasti Islam silih
berganti naik ke puncak kekuasaan politik. Umat Isalm memegang kendali dunia
ketika itu. Belum lagi munculnya dinasti-dinasti kecil yang ikut mewarnai
politik pemerintahan pada era klasik dan pertengahan.
Namun keadaan
berbalik pada masa modern. Kekalahan-kekalahan dinasti Usmani dari Barat
membuat rasa percaya diri Barat semakin tinggi. Hal ini ditambah lagi dengan
capaian ilmu pengetahuan dan teknologi barat, sehingga mereka mampu menjelajah
berbagai belahan penjuru dunia yang pada gilirannya mereka dapat menguasai
dunia Islam. Pada zaman modern , hamper seluruh dunia Islam mengalami
penjajahan Barat. Di samping menjajah, Barat juga mengembangkan gagasan
pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat muslim.
Menghadapi
penetrasi Barat ini, sebagian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan
anti-Barat; ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat,
serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan
pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan
Islam.”[5]
Beberapa
pendekatan-pendekatan politik pada era kontemporer yang bisa kita buat acuan
menjadi politikus yang profesional dalam perkembangan zaman yang semakin krisis
akan keadilan :
1.
Mengidentifikasi
orang-orang yang berpengaruh dalam kedaulatan suatu saham.
2.
Berpikir
rasional dan kritis dalam suatu perdebatan (beragumen).
3.
Meniadakan
sikap dengki pada sesama politisi, dan bersaing secara sehat.
4.
Saling
bekerjasama jika menguntungkan satu sama lain.
5.
Tidak mudah
tersulut akan berita-berita yang belum pasti faktanya, karena itu akan
merugikan dan mengancam jabatan yang akan kita gapai.
6.
Mencari
faktor-faktor (problem) dalam suatu instasi negara, dan mencari penyelesaian
yang efektif.
7.
Mematuhi
undang-undang negara dalam menjalankan tugas (tidak sewenang-wenang)
8.
Menjunjung
tinggi keadilan dan norma agama, menetapkan hukum yang setimpal pada perbuatan
yang dilakukan.
9.
Sigap dalam membangun
insfrastruktur yang menjadi keluan rakyat, dan semata-mata demi kemaslahatan
masyarakat.
Semua
acuan ini tak semudah yang kita kira, dan tidak bisa dikerjakan secara
individual. Undang-undang yang telah kita anut pun tidak bisa kita seenaknya
merubah tanpa ada persetujuan dari dewan-dewan yang berdaulat dalam instasi
negara. Sebagai seorang rakyat pun juga harus membantu tugas para politisi,
contoh: Mengurangi tingkat kelahiran (yang menjadi penyebab utama pengangguran [terbatasnya
lowongan pekerjaan] dan peningkatan beban ekonomi negara), Membantu mengurangi
tingkat kriminalitas (pungli, penculikan, kemaksiatan), dan melaporkan
oknum-oknum yang kita curigai dalam peredaran narkoba yang semakin tinggi.
Dalam
suatu politik pasti ada ancaman (bahaya) yang harus tetap kita waspadai, dan
itulah intrik politik yang pernah dilalui oleh Ibn Khaldun, dan masih terjadi
pada era kontemporer ini. Beberapa bahaya seorang politikus dalam berpolitik
yang harus diwaspadai:
1.
Menikam rekan
satu instasi dari belakang demi perebutan jabatan.
2.
Melakukan
meeting rahasia demi kepintingan individual.
3.
Penarikan dana
negara yang berlebihan, dengan alasan pembangunan infrastruktuk (korupsi).
4.
Dengan mudah
tercemar nama baik kita dari sebuah perilaku yang menurut masyarakat tak
pantas, karena dunia politik tak lepas dari sorotan media.
5.
Perseteruan
antar orang-orang dan departemen.
6.
Pembentukan
kelompok-kelompok kecil yang bertugas kritik satu sama lain yang berunsur
menghina dengan satu tujuan yakni melenserkan jabatan.
Dengan
semua poin-poin tersebut kita bisa waspadai dengan kecerdasan berpolitik, dan
membuat benteng yang telah kita siapkan untuk menangkis semua itu dengan tidak
mudah meberikan kepercayaan kepada orang yang kita tidak tau betul seluk-beliknya.[6]
BAB III
PENUTUP
v Kesimpulan
Seiring
dengan berkembangnya zaman pemikiran politik Islam dari era klasik hingga
kontemporer saling berhubungan satu sama lain, dan terkadang dalam suatu
pemikiran ada pro dan kontra dalam beragumen, terutama dalam suatu politik
dengan perbandingan masa ke masa. Pada era klasik sistem politik menggunakan
sistem otoriter, sedangkan pada era kontemporer menggunakan sistem Demokrasi,
dimana semua rakyat mempunyai hak dalam menduduki kekuasaan dengan memenuhi
semua syarat.
Ibn
khaldun adalah seorang politikus sekaligus filsuf yang sangat cerdas dalam
semua aspek, banyak karya-karya yang dia tulis yang sampai sekarang sebagian
besar dijadikan pedoman dalam dunia berpolitik. Ibn Khaldun banyak terlibat
intrik-intrik politik yang diawali dari penghianatan-penghianatan, dan itu bagian
dari strateginya dalam dunia politik.
v Saran
Penyusun
menyadari bahwa penyusunan makalah ini jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena
itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan memperbaiki makalah ini,
dengan senang hati dan terbuka saya menerima kritik dan saran dari pembaca.
Akhir kata, penyusun makalah mengharapkan agar makalah ini dapat bermanfaat dan
menjadi bahan refrensi khususnya di dunia “politik”.
Daftar Pustaka
Nasution, AH.,dan
Muhammad Iqbal.Pemikiran politik Islam.jakarta:kencana.2010.
Ba’ali, Fuad.,dan Ali Mawardi.Ibn khaldun dan pola pemikiran
Islam.Jakarta:pustaka firdaus.1989.
Nizar,samsul.2003.Konsep negara dalam pemikiran politik Ibn
Khaldun. Jurnal Demokrasi Vol. 2 No. 1 Th.
“Cara Berpolitik”. 10 Oktober 2016. http://bettermenejer.blogspot.co.id/2014/08/cara-berpolitik.html.
Baca Juga: Pendekatan Bahasa dan Filologi Dalam Studi Islam
[1]
Samsul
Nizar, “Konsep negara dalam pemikiran politik Ibn Khaldun”, Jurnal Demokrasi Vol. 2 No. 1 Th. 2003.
[2]
Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution. pemikiran politik islam, (Jakarta:kencana,
2010), h.41-42.
[3]
Fuad Ba’ali dan Ali Mawardi. Ibn Khaldun dan pola pemikiran Islam
(Jakarta:Pustaka Firdaus, 1989), h.10-11.
[4]
Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution.Pemikiran politik Islam
(Jakarta:Kencana, 2010), h.44-46.
[5]
Ibid., h.55-57.
[6] “cara
berpolitik”, http://bettermenejer.blogspot.co.id/,pada tanggal 24 okt 2016
pukul 20.11
0 komentar:
Post a Comment