Hubungan Agama dan Negara

 

Agama dan Negara, .blogspot.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli bahkan di kalangan para pakar muslim hingga kini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung dan perbedaan pandangan dalam menerjemahkan antara agama sebagai bagian dari negara dan negara bagian dari agama.

Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh (syumuli) yang mengatur semua kehidupan manusia termasuk persoalan politik. Banyak para ulama berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Sedangkan negara secara umum diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama, sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya agama dan negara mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan kaitan-kaitan tersebut akan kami jelaskan dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah

Apa yang di maksud dengan negara?

Apa tujuan negara?

Apa saja bentuk-bentuk negara, teori-teori tentang negara dan unsur-unsur terbentuknya sebuah negara?

Apa yang di maksud dengan agama?

Apa fungsi agama?

Bagaimana hubungan antara agama dan negara?

Apa yang menjadi konsep relasi hubungan agama dan negara dalam Islam?

C. Tujuan

Mengetahui semua yang berkaitan dengan negara, baik itu teori, unsur, bentuk maupun tujuan sebuah negara dan agama serta fungsi-fungsinya.

Mengetahui hubungan agama dan negara serta konsep-konsep relasinya dalam Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman) atau etat (Perancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata latin status atau statum yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu , hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Negara juga merupakan perpaduan antara alat (agency) dan wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. [1]

Tujuan negara yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum dan mencapai kesejahteraan umum. [2]

Unsur-unsur terbentuknya negara yaitu :

Rakyat

Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas.

Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintahan terbagi dalam dua bentuk yaitu parlementer dan presidentil.

Pengakuan negara lain

Pengakuan negara lain ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Ada dua macam pengakuan atas suatu negara yaitu de jure dan de facto. Pengakuan de jure yaitu pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum sedangkan pengakuan de facto yaitu pengakuan atas fakta adanya negara.[3]

Semua unsur tersebut sangatlah menentukan terbentuknya sebuah negara, jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka tidak bisa di katakan sebagai sebuah negara. Jadi, untuk membentuk sebuah negara unsur-unsur tersebut sangatlah berpengaruh sebagaimana contohnya negara kita RI yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut dengan berbagai cara dan upaya.

Teori-teori terbentuknya negara yaitu :

Teori kontrak sosial

Teori ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Penganut teori ini yaitu Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau.

Teori ketuhanan

Teori ini ditemukan baik di Timur maupun di Barat. Teori ini berpandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki berasal dari Tuhan.

Teori kekuatan

Teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat, melalui penjajahan. Menurut teori ini kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya suatu negara. [4]

Bentuk-bentuk negara, secara umum dalam teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

Negara kesatuan

Bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara ini dalam pelaksanaannya terbagi ke dalam dua sistem pemerintahan yaitu sentral dan otonomi. Contohnya : NKRI

Negara serikat

Bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian. Contohnya : Malaysia.

Di samping dua bentuk negara di atas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

Monarki

Pemerintahan dikepalai oleh oleh raja atau ratu. Contohnya: Inggris

Oligarki

Bentuk negara ini diperintah oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Demokrasi

Bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat.

[5]

Menurut kami dari bentuk-bentuk negara di atas jika dikaitkan dengan negara Indonesia yang mayoritas warga negaranya Islam, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini dapat kita lihat dari maksud negara kesatuan yaitu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa mengatur seluruh daerah.

Indonesia merupakan negara kesatuan karena Indonesia adalah negara yang merdeka yang diperoleh dari berbagai upaya dan usaha melawan penjajahan. Negara Indonesia juga diperintah oleh satu pemerintah yaitu presiden yang mengatur seluruh daerah.

Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahannya ada dua sistem yang dijalankan yaitu sistem pemerintahan sentral dan otonomi. Sistem pemerintahan sentral yaitu sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Sedangkan sistem otonomi merupakan sistem dimana kepala daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Contohnya : Aceh

Sedangkan dilihat dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bnetuk negara Indonesia termasuk ke bentuk demokrasi karena pilihan dan kehendak rakyat ditentukan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Hanya saja system pemerintahan dan pemerintah yang menjalankannya tidak mengindahkan segala tanggungjawab yang telah diberikan oleh masyarakat.

B. Agama

Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. (J. M. Yinger, Religion, Society and the Individual). [6]

Menurut Turner ada dua fungsi sosial agama yaitu:

Sebagai suatu bentuk ikatan (cement) sosial yang menciptakan suatu pertalian atau hubungan di antara individu-individu yang mengalami pertentangan potensial.

Sebagai suatu bentuk racun sosial yang memaksa konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. [7]

Dalam perspektif budaya yang luas, agama menjalankan dua fungsi :

Sebagai suatu prinsip kontinuitas dan konservasi.

Sebagai satu sumber kehidupan spiritual baru. [8]

C. Hubungan Agama dan Negara

Dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran, antara lain paham teokrasi, paham sekuler dan paham komunis.

Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi

Menurut paham ini, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan aturan-aturan atau firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan.

Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler

Menurut paham ini, norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama.

Hubungan agama dan negara menurut paham komunisme

Menurut paham ini, kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. [9]

D. Konsep Relasi Agama dan Negara Dalam Islam

Dalam lintasan historis Islam, hubungan agama dengan negara dan sistem politik menunjukkan fakta yang sangat beragam. Banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara.

Dalam lintasan sejarah dan opini para teoritis politik Islam, ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara. Konsep tersebut yaitu:

Paradigma Integralistik

Paradigma ini menganut konsep hubungan agama dan negara yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dua lembaga yang menyatu (integrated). Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama (din) dan politik atau negara (dawlah). Dalam pergulatan Islam dan negara modern, pola hubungan integratif melahirkan konsep tentang agama-negara yang bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Paradigma ini dianut oleh negara kerajaan Saudi Arabia dan kelompok Islam Syi’ah di Iran. Kelompok pencinta Ali ini menggunakan istilah imamah sebagaimana dimaksud dengan istilah dawlah yang banyak dirujuk kalangan Ulama Sunni.

Paradigma Simbiotik

Paradigma ini yaitu hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis mutualita). Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena agama membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas warga negaranya. Contohnya Mesir dan Indonesia.

Paradigma sekularistik

Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia sedangkan agama merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya Turki. [10]

Dari tiga paradigma tersebut, Indonesia yang mayoritas beragama Islam termasuk ke paradigma simbiotik. Di mana antara agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membantu pada pembinaan moral, etika dan sebagainya sedangkan negara sebagai instrumen melestarikan agama tersebut.

E. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia

Masalah hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, karena tidak saja Indonesia merupakan mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi karena kompleksnya persoalan yang muncul. Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif.

Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik

Hubungan ini merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama.

Contoh hubungan antagonis agama dan negara yaitu pada masa orde baru. Di mana antara negara orde baru dengan kelompok Islam ada kecurigaan dan pengekangan kekuatan Islam yang berlebihan dilakukan presiden Soeharto.

Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif

Hubungan ini lebih dipahami sebagai sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.

Contoh hubungan akomodatif agama dan negara yaitu ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan akomodatif umat Islam sendiri. Di mana pemerintah mulai menyadari akan potensi umat Islam sebagai kekuatan politik yang potensial. [11]

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agama dan negara mempunyai hubungan yang saling berkaitan, di mana agama itu berhubungan dengan persoalan-persoalan negara. Namun di antara agama dan negara tidak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman agama yang berbeda, bukan saja karena alasan sejarah yang berbeda, tetapi masyarakat Indonesia sendiri memiliki perbedaan-perbedaan.

Indonesia adalah negara yang secara konstitusional bukan negara Islam ataupun negara agama, tetapi Indonesia mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.

Konsep negara Indonesia adalah ijtihad inklusif kelompok Islam dalam era pembentukan negara Indonesia. Di mana kewajiban umat Islam, sebagaimana kelompok lainnya adalah menjaga dan melestarikan kesepakatan para pendiri bangsa tersebut.

Hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan dinamis adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan peranannya masing-masing dan agama memiliki kedudukan tersendiri terhadap negara, begitu pula halnya dengan negara.

B. Kritik dan Saran

Dari beberapa penjelasan di atas tentang konsep relasi agama dan negara dalam Islam pasti tidak terlepas dari kesalahan penulisan dan rangkaian kalimat serta penyusunannya. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang di harapkan oleh para pembaca khususnya pembimbing mata kuliah ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada para pembaca mahasiswa dan dosen pembimbing mata kuliah ini agar memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam terselesaikannya makalah yang selanjutnya.

[1] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani , ICCE UIN syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, Ciputat Jakarta Selatan, 2000, hlm. 24.

[2] Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani , hlm. 25.

[3] Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani , hlm 27-29.

[4] Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani , hlm. 30-34.

[5] Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani , hlm. 34-35.

[6] J. M. Yinger dalam buku Sosiologi Agama , Ed. 2 Cet. 1 – Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 35.

[7] Turner, Bryan S. dalam buku Agama Modernisasi & Sekularisasi, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994, hlm. 11.

[8] M. Rusli Karim, Agama Modernisasi & Sekularisasi, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994, hlm. 11-12

[9] Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakaat Madani , Jakarta : Prenada Media, 2000, hlm. 58-61.

[10] Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakaat Madani , hlm. 61-64.

[11] Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakaat Madani , hlm. 64-67.

Baca Juga: Mu'tazilah